Hierarki Peraturan yang Benar Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara jelas tentang hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam sistem hukum nasional, sehingga setiap aturan memiliki kedudukan dan fungsi yang tepat. Memahami hierarki peraturan sangat penting agar masyarakat dan lembaga hukum mengetahui mana peraturan yang harus diikuti serta bagaimana peraturan tersebut dibuat dan diberlakukan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci apa itu hierarki peraturan, bagaimana hierarki peraturan ditetapkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta apa saja tingkatan dalam hierarki tersebut.

1. Pengertian Hierarki Peraturan

Hierarki peraturan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan tingkatan atau kedudukan suatu peraturan dibandingkan dengan peraturan lainnya. Peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki memiliki kedudukan yang lebih kuat dan mengikat daripada peraturan yang lebih rendah. Jika terjadi pertentangan antara dua peraturan, peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara eksplisit mengatur tentang tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hierarki ini, terdapat beberapa tingkatan yang saling terkait dan membentuk satu sistem hukum yang terintegrasi.

2. Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011

Berikut adalah urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 menempati posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 merupakan konstitusi yang menjadi dasar bagi pembentukan semua peraturan perundang-undangan lainnya. Semua peraturan di bawahnya harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan yang ada dalam UUD 1945.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)

TAP MPR memiliki kedudukan khusus dalam hierarki peraturan. Meskipun saat ini TAP MPR tidak lagi dibuat, tetapi TAP yang dihasilkan sebelum perubahan UUD 1945 tetap berlaku sepanjang belum dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. TAP MPR berfungsi sebagai landasan hukum dalam beberapa bidang penting, seperti amandemen UUD dan garis besar haluan negara.

c. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Undang-Undang adalah peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden. Setiap undang-undang harus berdasarkan atau mengacu pada UUD 1945 dan ketetapan-ketetapan MPR. Perppu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan genting atau mendesak, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Perppu harus mendapat persetujuan DPR untuk diubah menjadi undang-undang.

d. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan undang-undang. PP menjabarkan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut. PP berfungsi sebagai instrumen pelaksana undang-undang dalam hal-hal yang lebih teknis.

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Presiden adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam rangka pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Perpres biasanya digunakan untuk mengatur hal-hal tertentu yang tidak secara langsung diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah. Perpres tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan di atasnya.

f. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama dengan Gubernur sebagai kepala daerah. Perda ini berlaku di tingkat provinsi dan mengatur hal-hal spesifik terkait provinsi tersebut. Perda Provinsi harus mengikuti peraturan-peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki.

g. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati atau Walikota. Peraturan ini berlaku di wilayah kabupaten atau kota dan mengatur hal-hal yang lebih lokal. Sama seperti Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota juga harus mematuhi aturan yang lebih tinggi.

3. Kedudukan dan Keterkaitan Antar Peraturan

Hierarki peraturan perundang-undangan ini menegaskan bahwa setiap peraturan memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak boleh saling bertentangan. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, Peraturan Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, dan Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Presiden atau peraturan lainnya yang lebih tinggi dalam hierarki.

Jika ada peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang bertentangan tersebut bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah. Dalam praktiknya, hal ini seringkali memerlukan peninjauan atau uji materi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) atau Mahkamah Agung (MA), tergantung pada jenis peraturannya.

4. Pentingnya Memahami Hierarki Peraturan

Memahami hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting, terutama bagi para penegak hukum, akademisi, serta masyarakat umum. Dengan mengetahui urutan peraturan, kita bisa memahami mana peraturan yang harus diikuti dalam situasi tertentu, serta apa saja kewajiban dan hak yang diatur dalam peraturan tersebut.

Selain itu, pemahaman tentang hierarki ini juga dapat membantu dalam menjaga kestabilan sistem hukum, di mana setiap peraturan yang diterapkan sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan. Dengan demikian, proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

Kesimpulan

Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan tata urutan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak di Indonesia. Dari UUD 1945 sebagai landasan tertinggi, hingga peraturan daerah yang mengatur hal-hal lokal, setiap peraturan memiliki fungsi dan kedudukan yang penting dalam menjaga keteraturan sistem hukum di Indonesia. Dengan mengikuti hierarki ini, kita dapat memastikan bahwa setiap aturan yang dibuat dan diterapkan berjalan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Memahami dan menghormati hierarki peraturan ini adalah langkah penting untuk menciptakan tatanan hukum yang adil dan merata di seluruh Indonesia.